Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Dasar Hukum Pemilu 2014

UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden [JDIH BPK RI]

Apa yang menjadi dasar hukum pemilu?

- Dasar hukum Undang-Undang ini adalah : Pasal 1 ayat (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6, Pasal 6A, Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20, Pasal 22C ayat (1), dan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bagaimana pelaksanaan pemilu tahun 2014?

Pemilihan umum ini akhirnya dimenangi oleh pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla dengan memperoleh suara sebesar 53,15%, mengalahkan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang memperoleh suara sebesar 46,85% sesuai dengan keputusan KPU RI pada 22 Juli 2014.

Apa dasar hukum dilaksanakan Pemilu 2009?

Dasar hukum penyelenggaraan pilkada adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Pemilu 2014 tanggal berapa?

9 April 2014 Pemilihan Umum Legislatif Indonesia 2014 / Tanggal dimulai

Pemilu tahun 2014 tanggal berapa?

9 Juli 2014 Pemilihan umum Presiden Indonesia 2014 / Tanggal dimulai

UU No 7 tahun 2017 berisi tentang apa?

Pemilihan umum tahun 2019 yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum merupakan penyelenggaraan pemilihan umum serentak pertama yang menggabungkan pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

UU pemilu pasal berapa?

Sesuai dengan ketentuan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, serta anggota DPRD diselenggarakan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

Apa dasar hukum pemilu dan Pilkada?

UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan juga UU No. 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Kapan Pileg 2014?

9 April 2014 Pemilihan Umum Legislatif Indonesia 2014 / Tanggal dimulai

Mengapa perlu ada pemilihan umum?

Pada umumnya, istilah "pemilu" lebih sering merujuk kepada pemilihan anggota legislatif dan presiden yang diadakan setiap 5 tahun sekali. Pemilu harus dilakukan secara berkala, karena memiliki fungsi sebagai sarana pengawasan bagi rakyat terhadap wakilnya.

Pemilu 2024 bulan apa?

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyatakan siap untuk melakukan tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024 yang akan dimulai pada 14 Juni mendatang.

Pemilu diatur dalam pasal dan ayat berapa?

Sesuai ketentuan Pasal 22E ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diselenggarakan berlandaskan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun

Apa isi pasal 22 c?

Pasal 22 C (1). Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap propinsi melalui pemilihan umum. (2). Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap propinsi jumlahnya sama dan jumlah sekuruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Apakah yang dimaksud dalam Pasal 22 UUD 1945?

Pasal 22 UUD NRI 1945 berbunyi dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.

Siapakah yang dipilih dalam Pemilu 2004?

Pemilihan umum ini diselenggarakan selama 2 putaran, dan dimenangkan oleh pasangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla.

Apa yang anda ketahui tentang pemilihan umum pemilu?

Pemilihan umum (disingkat Pemilu) adalah proses memilih seseorang untuk mengisi jabatan politik di Indonesia tertentu. Jabatan tersebut beraneka ragam, mulai dari jabatan presiden/eksekutif, wakil rakyat/Lembaga legislatif di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa.

Berapa tahun sekali ganti presiden?

Menurut Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan." Dengan demikian, Joko Widodo yang menjadi pemegang posisi Presiden Republik

Apa saja yang dipilih dalam Pemilu 2019?

Pilpres 2019 menjadi bagian dari Pemilu Serentak pertama di Indonesia dalam sejarah. Selain memilih Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu 2019 juga memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Hal ini diatur dalam Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 dan diakomodasi dalam UU Pemilu tahun 2017.

Calon Presiden 2009 Siapa saja?

No.Pasangan calonJumlah suara
1Megawati-Prabowo32.548.105
2SBY-Boediono73.874.562
3JK-Wiranto15.081.814
Jumlah121.504.481

Post a Comment for "Dasar Hukum Pemilu 2014"